Titikkota.com – Bulukumba – Belasan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba turun langsung meninjau kawasan Hutan Anrang yang menjadi rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) Bulukumba, Minggu (6/9/2026).
Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dan Aliansi Masyarakat Pejuang Kemanusiaan (AMPK) saat aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Bulukumba pada Senin lalu.
Sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal aspirasi masyarakat, sejumlah Anggota DPRD hadir langsung di lokasi bersama warga untuk melihat kondisi kawasan yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat.
Anggota DPRD yang turun langsung dalam peninjauan tersebut yakni Andi Suriadi, Fathinah, Samsir, Hj. Astati, Hj. Nuraidah, Andi Usdar, Ismail Papo, H. Bahtiar Ilham, Risal Sarib, Andi Pangerang, Nurlina, dan H. Syarifuddin.
Kedatangan para legislator telah ditunggu sejak pagi dan disambut ratusan warga dari Desa Bukit Harapan dan Desa Benteng Palioi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pejuang Kemanusiaan (AMPK).
Dalam kunjungan tersebut, Anggota DPRD memantau langsung kondisi areal Hutan Anrang yang sebelumnya telah dipatok oleh pihak kehutanan bersama TNI untuk rencana pembangunan Yonif TP Bulukumba.
Di lokasi, H. Bahtiar Ilham mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam mengawal aspirasi warga yang sebelumnya disampaikan melalui aksi demonstrasi di Gedung DPRD Bulukumba.
“Sesuai janji, kami datang langsung di lokasi, dan kami tegaskan keberpihakan kami tentu kepada warga,” jelasnya.
Menurutnya, lahan yang berada di kawasan tersebut merupakan lahan produktif yang selama ini dikelola masyarakat dan menjadi salah satu sumber penghidupan mereka. Hal tersebut, kata dia, dapat dilihat secara langsung dari kondisi lahan di lapangan.
Karena itu, DPRD perlu melihat langsung kondisi di lapangan untuk memahami ruang kelola masyarakat serta kepentingan warga yang berpotensi terdampak oleh rencana pembangunan tersebut.
“Kami sampaikan di sini bahwa akan mengawal aspirasi dari warga sampai di Kementerian,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang petani setempat, Yusran, mengapresiasi kedatangan Anggota DPRD Bulukumba ke Hutan Anrang.
Ia berharap aspirasi warga tidak berhenti pada kunjungan lapangan, tetapi benar-benar dikawal hingga ada kepastian agar pembangunan Yonif TP tidak dilakukan di Hutan Anrang.
“Kami berharap aspirasi ini betul-betul dikawal sampai ada kepastian Yonif TP tidak didirikan di Hutan Anrang. Jangan sampai persoalan ini menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat,” harapnya.
Yusran mengatakan, lahan tersebut telah dikelola masyarakat secara turun-temurun, mulai dari generasi nenek moyang hingga sekarang. Lahan itu menjadi tempat warga menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kalau lahan yang kami kelola sejak dahulu, dari generasi nenek-nenek sampai sekarang, dibanguni Yonif TP, penghasilan kami hilang. Tidak ada lagi yang bisa kami andalkan untuk menghidupi keluarga,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir Kepala Desa Bukit Harapan, Asbar, dan Kepala Desa Benteng Palioi, Syarif, bersama ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pejuang Kemanusiaan (AMPK).
Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kabupaten Bulukumba untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memastikan rencana pembangunan tetap memperhatikan kondisi, kepentingan, dan ruang kelola masyarakat.
Usai melakukan peninjauan langsung di kawasan Hutan Anrang, DPRD Kabupaten Bulukumba akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Pejuang Kemanusiaan (AMPK).
DPRD akan mengundang dan menghadirkan seluruh pihak terkait untuk memperoleh penjelasan secara menyeluruh mengenai rencana pembangunan Yonif TP serta kondisi dan status kawasan yang menjadi lokasi rencana pembangunan.