Titikkota.com – MAKASSAR – Politik bukan hanya soal bagaimana seseorang meraih kekuasaan. Politik juga tentang bagaimana seseorang memperlakukan organisasi—terutama ketika kepentingan pribadi tidak berjalan sesuai harapan.
Berkaitan dengan hal itu, polemik mengenai ketidakhadiran Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi dalam agenda konsolidasi Partai Golkar Makassar, seharusnya tidak berhenti sekadar pada persoalan hadir atau tidak hadir. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendalam dan penting untuk kita renungkan bersama: bagaimana seorang politisi membuktikan kesetiaan dan loyalitasnya kepada organisasi setelah persaingan selesai?
Sebab dalam dunia politik, setiap sikap senantiasa menyampaikan pesan tersendiri.
Tentu saja ketidakhadiran seseorang bisa memiliki alasan yang sahih. Oleh karena itu, saya tidak ingin terburu‑buru menyimpulkan bahwa ketidakhadiran tersebut secara langsung berarti kurangnya loyalitas. Namun demikian, kita juga tidak boleh menutup mata: kehadiran tokoh utama dalam forum penyatuan memiliki makna simbolik yang sangat besar—terutama saat organisasi baru saja melewati dinamika persaingan internal dan sedang berupaya membangun kembali kekuatan serta keutuhan bersama.
Di titik inilah etika politik sesungguhnya sedang diuji.
Seorang kader boleh memiliki ambisi, boleh berpendapat berbeda, dan tentu saja berhak bersaing secara terbuka serta memperjuangkan gagasannya dalam musyawarah organisasi. Itulah hak dan napas demokrasi di tubuh partai politik. Namun demokrasi memiliki satu hal yang sering terlupakan: setelah pertarungan usai, organisasi harus kembali menjadi rumah milik kita semua.
Yang menang tidak boleh merasa telah membeli atau memiliki organisasi sepenuhnya. Yang kalah pun tidak sepatutnya menggunakan hasil persaingan sebagai alasan untuk menarik diri, menjauhkan diri, atau bersikap dingin terhadap organisasi.
Justru di masa‑masa inilah kualitas seorang politisi paling mudah dilihat dan dinilai. Saat semuanya berjalan lancar, saat seseorang mendapatkan apa yang ia inginkan—siapa pun bisa terlihat setia, dewasa, dan bersatu. Namun ketika harapan belum terpenuhi, ketika hasil belum sesuai keinginan, dan ketika harus kembali bekerja sama dengan mereka yang dulunya berada di kubu lain—di situlah kedewasaan politik seseorang benar‑benar terlihat.
Politisi tidak sedang diuji saat ia menang; ia sedang diuji saat ia mampu menerima kenyataan meski hasilnya belum sesuai harapan.
Kalau seseorang memilih bergabung dan menjadi bagian dari sebuah organisasi, ada kesepakatan serta kewajiban yang harus dipatuhi: yaitu menghormati keputusan bersama—meskipun terkadang keputusan tersebut belum tentu sejalan sepenuhnya dengan keinginan pribadi.
Khususnya dalam situasi Golkar Makassar saat ini: momen penyatuan seharusnya menjadi gerbang menutup babak persaingan masa lalu. Semua pihak seharusnya mulai berpikir melampaui siapa yang menang atau kalah dalam Musda—karena yang sedang dipertaruhkan saat ini bukanlah kemenangan pribadi seseorang, melainkan masa depan partai itu sendiri.
Perlu juga kita luruskan: jabatan publik yang tinggi belum tentu menjamin kedewasaan politik. Kepemimpinan politik justra terlihat lewat kemampuan berkomunikasi, merawat hubungan, menghormati struktur organisasi, serta menempatkan kepentingan bersama di atas rasa kecewa atau perasaan pribadi.
Maka wajar jika masyarakat mulai bertanya melihat ketidakhadiran Appi: “Apakah sekadar bentrok jadwal, atau masih ada urusan politik yang belum selesai?”
Tidak perlu dijawab dengan kemarahan atau perdebatan. Jawaban terbaik justru adalah sikap dan tindakan nyata. Kalau tidak ada masalah, buktikan lewat kehadiran, silaturahmi, komunikasi, serta keterlibatan aktif. Kalau ada hal yang belum pas atau belum jelas—bicarakan dan selesaikanlah lewat ruang rapat organisasi, bicarakan secara jujur dan terbuka dengan cara yang dewasa. Masalah politik tidak boleh diselesaikan lewat keheningan, jarak, atau menebak‑nebak makna satu sama lain lewat media—melainkan lewat percakapan, pertemuan, dan sikap terbuka.
Kader‑kader yang ada di lapangan juga berhak mendapatkan kepastian arah. Mereka datang berkumpul bukan sekadar untuk berdiri berbaris mendengarkan pidato—mereka butuh pemimpin yang hadir, yang mendengar mereka, dan yang memberi arah ke mana kapal akan berlayar.
Di sinilah letak sebuah ironi: jika kader biasa berjuang merawat partai tetap berdiri tegak sementara tokoh‑tokohnya justru terlihat menjauh, maka wajar jika masyarakat bertanya: “Siapa sebenarnya yang menjaga rumah besar ini?”
Saya tidak bermaksud menyatakan Appi tidak setia pada Golkar, dan saya juga tidak menghakimi seseorang hanya karena satu hal saja. Namun kenyataannya: masyarakat membaca sikap persis sebagaimana mereka membaca perkataan—dan kadang satu sikap berbicara jauh lebih keras daripada seribu kalimat tertulis.
Oleh karena itu, Appi sebenarnya masih memegang kendali jawaban atas semua pertanyaan ini—bukan lewat tulisan panjang atau argumen, melainkan lewat apa yang ia lakukan mulai sekarang: hadir kembali, merangkul kader, membangun komunikasi dengan seluruh jajaran, serta memperlihatkan bahwa Musda sudah selesai dan kita kembali bersatu.
Karena kalau seseorang masih membawa semangat “saya melawan kalian” padahal pertandingan sudah lama selesai, maka hal itu bukan lagi persaingan sehat—melainkan tanda bahwa kepentingan pribadi masih lebih besar daripada keinginan membangun bersama.
Kedewasaan politik tidak terukur dari seberapa tinggi jabatan yang pernah diduduki, berapa banyak papan nama atau pendukung yang dimiliki—tetapi terlihat jelas dari kesesuaian antara apa yang diucapkan dan bagaimana ia bersikap.
Saya yakin Appi paham betul bahwa setiap langkah tokoh selalu dilihat dan dinilai publik. Setiap masukan atau kritik bukan berarti musuh—justru kritik adalah bagian dari cara kita menjaga agar lingkungan politik tetap sehat, transparan, dan terpelihara. Jika kita ingin melahirkan pemimpin yang matang, kita juga harus berani mengingatkan ketika sikap seseorang menimbulkan keraguan soal komitmen, loyalitas, serta penghormatan terhadap aturan main organisasi.
Intinya sederhana saja: seseorang boleh saja kalah dalam pemilihan. Tapi tidak boleh dikalahkan oleh perasaannya sendiri—oleh ego yang belum mau diletakkan. Sebab kalau ego pribadi berdiri lebih tinggi daripada kepentingan bersama, yang rusak bukan sekadar hubungan sesama tokoh; perlahan‑lahan pula kepercayaan para kader dan masyarakat akan ikut hilang.
Dan pertanyaan terbesar yang kini ada di hadapan Appi sederhana: “Apakah kelak ia akan diingat orang sebagai tokoh yang hebat hanya saat berada di puncak kekuasaan, atau sebagai sosok yang tetap berkelas, tetap teguh, dan tetap menjaga partai—meskipun hari itu belum menjadi miliknya?”
Waktu dan sikap ke depannya yang akan menjawab hal itu. Karena etika politik tidak pernah cukup diucapkan dengan mulut. Ia harus dibuktikan lewat perbuatan.