Titikkota.com – BULUKUMBA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, mulai mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Pada Kamis (30/04/2026), warga di Kelurahan Kasimpureng menyayangkan kualitas dan kuantitas paket makanan yang dibagikan kepada kelompok sasaran, khususnya ibu hamil.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, paket makanan yang diterima warga dirasa belum memenuhi standar kecukupan gizi yang ideal untuk mendukung kesehatan janin dan ibu.
Seorang warga penerima manfaat mengunggah kondisi paket makanan yang diterimanya, yang terdiri dari:
Lontong: 5 potongan kecil.
Lauk Nabati: Tahu dan tempe yang masing-masing hanya berukuran dua irisan kecil.
Sayuran: Porsi minim tauge, kangkung, dan kacang panjang yang disertai bumbu kacang.
Protein Hewani: 1 butir telur.
Buah: 1 buah apel.
Warga Kelurahan Kasimpureng mengungkapkan bahwa porsi tersebut sangat jauh dari harapan masyarakat akan program nasional yang bertujuan menekan angka stunting ini.
“Kami sangat mendukung program pemerintah, namun kenyataannya di lapangan porsinya sangat sedikit. Irisan tahu dan tempenya sangat kecil, hampir tidak terasa sebagai sumber protein. Untuk ibu hamil, porsi seperti ini tentu sangat kurang,” ungkap salah satu warga Kasimpureng
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan pihak pelaksana program di Kecamatan Ujung Bulu untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak penyedia (vendor) makanan. Keluhan utama terletak pada ketidaksesuaian antara anggaran yang dikucurkan dengan kualitas fisik makanan yang sampai ke tangan masyarakat.
Warga berharap kedepannya terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat terkait berat dan komposisi gizi, agar tujuan utama program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat, bukan sekadar pemenuhan seremoni pembagian semata.
Hingga berita ini dirilis, pihak Kelurahan Kasimpureng maupun otoritas terkait di Kecamatan Ujung Bulu belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut.
