Titikkota.com – BULUKUMBA, 24 Februari 2026 – Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Bulukumba menyatakan sikap kritis terhadap rancangan kebijakan fiskal dalam RAPBN 2026. Sorotan tajam tertuju pada indikasi pengalihan sebagian porsi Anggaran Pendidikan (AP) untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan pemaparan kebijakan fiskal, tercatat sekitar Rp223,6 triliun anggaran MBG bersumber dari pos Anggaran Pendidikan, dari total kebutuhan program yang mencapai Rp335 triliun. Hal ini berarti sekitar 66–83% pendanaan program tersebut diambil dari alokasi yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.
Pendidikan Bukan “Bank” Cadangan Anggaran
Aktivis IMM Bulukumba menilai bahwa meski program MBG memiliki tujuan sosial yang mulia untuk mengatasi stunting dan gizi anak, namun menjadikan anggaran pendidikan sebagai “sumber utama” adalah langkah yang berisiko.
“Pendidikan tidak seharusnya dijadikan sebagai ‘bank anggaran’ untuk menutupi program lain. Gizi memang penting untuk menunjang proses belajar, namun kualitas pendidikan ditentukan oleh ekosistem yang utuh: guru yang sejahtera dan fasilitas yang layak,” ujar Muhammad Alif Pratama
Fakta Lapangan: Infrastruktur dan Kesejahteraan Guru Masih Minim
IMM Bulukumba menekankan bahwa sektor pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, masih menghadapi tantangan fundamental yang belum tuntas, di antaranya:
Sarana dan Prasarana: Banyak ruang kelas rusak, laboratorium yang tidak memadai, serta minimnya akses literasi digital di sekolah pinggiran.
Kesejahteraan Tenaga Pendidik: Nasib guru honorer yang masih menerima penghasilan di bawah standar kelayakan.
Mutu Pembelajaran: Kebutuhan akan pelatihan guru dan pembaruan media pembelajaran yang membutuhkan investasi besar.
Pengurangan porsi anggaran pendidikan dikhawatirkan akan memperlebar jurang kualitas antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil.
Solusi Proporsional: Pembiayaan Lintas Sektor
Kader IMM mendorong pemerintah untuk mencari solusi pembiayaan yang lebih kreatif dan tidak mengorbankan sektor strategis lainnya. Mereka menyarankan agar Program MBG ditempatkan sebagai program lintas sektor dengan sumber pendanaan baru, seperti optimalisasi penerimaan negara atau efisiensi belanja non-prioritas.
“Pembangunan manusia tidak boleh dipilih secara parsial antara perut kenyang atau pikiran cerdas. Keduanya harus berjalan beriringan. Gizi tanpa mutu pendidikan hanya akan menghasilkan generasi yang sehat secara biologis, namun lemah secara intelektual,” tegas Muhammad Alif Pratama