Titikkota.com – KAJANG, BULUKUMBA – Pelaksanaan pemilihan Kepala Lingkungan Kaluku Lohe, Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang yang berlangsung hari ini, Minggu (25/01/2026) pagi, berakhir dengan gelombang protes keras. Sejumlah tokoh masyarakat dan warga setempat menyatakan mosi tidak percaya dan menggugat proses pemilihan yang dinilai tidak transparan serta sarat akan kepentingan sepihak.
Kericuhan dipicu oleh konsep undangan pemilih yang dinilai menyimpang dari aturan yang berlaku. Berdasarkan regulasi pemilihan tingkat lingkungan, proses pemungutan suara seharusnya melibatkan sedikitnya 35 orang tokoh masyarakat yang mewakili berbagai unsur. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya dugaan “tebang pilih” yang dilakukan oleh oknum panitia.
Banyak tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan hak pilih justru tidak mendapatkan undangan, sehingga proses pemilihan dianggap cacat secara hukum dan administrasi.
Gelombang protes ini dipimpin oleh beberapa figur sentral di Kelurahan Laikang, di antaranya:
Muh. Jufri (Pung Jupo): Menegaskan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat adalah syarat mutlak yang diatur secara mengikat. Melewatkan unsur tokoh masyarakat berarti mencederai demokrasi di tingkat lingkungan.
Puang Hasran DP (Ok Gass): Tokoh pemuda ini menyuarakan kekecewaannya atas tindakan panitia yang tidak profesional. Ia menilai ada upaya sistematis untuk memenangkan salah satu calon dengan cara membatasi jumlah pemilih yang kritis.
Pung Tenne: Mewakili suara kaum ibu, ia melayangkan protes keras di lokasi karena merasa hak suara tokoh masyarakat dikebiri.
Kekecewaan warga tidak hanya dialamatkan kepada panitia, tetapi juga kepada kepemimpinan Lurah Laikang. Salah satu perwakilan warga menyatakan bahwa Ibu Lurah dianggap tidak becus dalam memimpin dan gagal menjaga netralitas. Muncul indikasi kuat adanya keberpihakan pihak kelurahan terhadap salah satu dari dua calon yang bertarung di Lingkungan Kaluku Lohe.
“Kami menilai Lurah tidak lagi netral. Ada pola indikasi keberpihakan yang sangat jelas. Jika prosesnya diawali dengan cara yang tidak jujur, maka pemimpin yang lahir pun tidak akan memiliki legitimasi di mata warga,” ujar salah satu tokoh di lokasi.
Warga dan tokoh masyarakat menuntut agar:
Proses pemilihan hari ini dibatalkan atau ditunda hingga dilakukan pembenahan daftar pemilih.
Panitia melibatkan seluruh 35 tokoh masyarakat sesuai aturan yang mengikat.
Pihak Kecamatan Kajang turun tangan untuk mengevaluasi kinerja Lurah Laikang demi menjaga kondusivitas wilayah.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi masih dalam pengawalan warga yang menuntut keadilan agar aturan pemilihan dikembalikan ke jalur yang benar.
