Titikkota.com – Bulukumba – Maraknya persoalan pada penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulukumba, khususnya terkait lemahnya pengawasan penyaluran serta proses pembangunan dapur, kembali mendapat sorotan. Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Bulukumba, Wahyu Saputra, dinilai tidak menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis (juknis) sehingga memicu berbagai kejanggalan di lapangan.
Isu ini sebelumnya mencuat setelah Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bulukumba menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Bulukumba. Mereka menyoroti buruknya kinerja Korwil MBG serta meminta dewan melakukan investigasi ke sejumlah titik, salah satunya Yayasan Darma Rafid Caile (DRC) yang diduga berada satu atap dengan sarang burung walet.
Jumat, 28 November, Aktivis IMM Jayadi bersama rekannya melakukan investigasi langsung ke lokasi DRC. Mereka turut didampingi oleh salah satu pihak yang menerima aspirasi saat demonstrasi, yaitu Syahruni Haris, S.Sos., M.I.Kom, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba.
Dalam kunjungannya, Jayadi menemukan bahwa sarang burung walet di lokasi tersebut sudah tidak aktif. Pemilik dapur yang ditemui di lapangan mengakui bahwa ia memang telah mensterilkan bangunan dari sisa-sisa sarang walet.
Namun, temuan penting lainnya muncul setelah pemilik dapur menyatakan bahwa saat dapur MBG tersebut diresmikan, sarang burung walet di gedung itu masih aktif.
“Memang dapurnya waktu diresmikan masih aktif sarang burung waletnya karena saya tidak tahu. Setelah ada pemberitaan bahwa dapur MBG tidak boleh satu atap dengan burung walet, baru saya tutup dan saya sterilkan,” ujar pemilik dapur kepada Jayadi.
Dugaan Korwil MBG Tidak Jalankan Juknis
Setelah pemeriksaan lapangan tersebut, Jayadi menilai bahwa Korwil MBG Bulukumba, Wahyu Saputra, diduga tidak menjalankan tugas berdasarkan juknis.
Sebagaimana diketahui, Korwil MBG Kabupaten memiliki peran penting dalam Pengawasan operasional dapur MBG, Menginstruksikan perbaikan jika ditemukan pelanggaran, Memastikan dapur memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, Mendukung percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurut Jayadi, fakta bahwa dapur DRC diresmikan dalam kondisi satu atap dengan sarang burung walet menunjukkan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan standar yang seharusnya menjadi tanggung jawab Korwil.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bulukumba Syahruni Haris, S.Sos., M.I.Kom Yang di hubungi melalui pesan whatsapp memberikan tanggapan
“Kita hanya bisa menganjurkan supaya dalam pelaksanaannya berjalan sesuai SOP sehingga hal hal yang bisa berdampak negatif bisa di antisipasi dan berjalan dengan baik”. Ucapnya
Jayadi menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu jadwal resmi DPRD Bulukumba untuk turun langsung menginvestigasi sejumlah titik lain seperti yang tertuang dalam tuntutan aksi mereka.
LP : Gw
