Titikkota.com – Bulukumba – Polemik dapur Makanan Bergizi Gratis (SPPG) di Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, kini beralih menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap pemenuhan gizi anak justru memunculkan dugaan pengelolaan semrawut, standar pangan yang diabaikan, serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang.
Kesaksian mantan karyawan yang mengungkap adanya pemaksaan pengolahan bahan makanan yang diduga tak layak konsumsi mempertegas satu hal: pemerintah dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan. Jika benar tempe yang sudah rusak tetap diolah dan disajikan, maka risiko kesehatan anak-anak bukan lagi kemungkinan, melainkan ancaman nyata yang dibiarkan.
Lebih memprihatinkan, persoalan ini bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, dapur SPPG Bulolohe telah disorot publik karena kondisi bangunan yang tak representatif, bau menyengat dari area pengolahan, serta dugaan pengelolaan ala kadarnya. Namun hingga kini, tidak terlihat langkah tegas dari pemerintah desa maupun instansi terkait untuk menghentikan atau membenahi persoalan tersebut secara serius.
Mantan karyawan juga mengungkap pola kerja yang dinilai tidak manusiawi, menandakan absennya standar operasional dan pengawasan ketenagakerjaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar:
Di mana peran pemerintah daerah? Di mana dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan instansi pengawas pangan?
Program SPPG bukan sekadar kegiatan seremonial atau proyek administratif. Ini menyangkut nyawa dan masa depan anak-anak. Ketika pemerintah membiarkan dapur beroperasi tanpa standar kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan bangunan, maka pemerintah patut dituding lalai menjalankan amanat perlindungan publik.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, pemerintah memilih diam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada audit terbuka, tidak ada penghentian sementara operasional dapur. Sikap bungkam ini justru memperkuat dugaan bahwa persoalan SPPG Bulolohe dianggap remeh, seolah kesehatan anak bukan prioritas utama.
Masyarakat kini menuntut langkah konkret: inspeksi mendadak, audit menyeluruh, sanksi tegas, serta transparansi penuh atas pengelolaan SPPG. Jika pemerintah terus abai, maka wajar publik mempertanyakan komitmen daerah ini terhadap program gizi anak.
Kasus SPPG Bulolohe menjadi cermin pahit: ketika pengawasan pemerintah melemah, program mulia pun bisa berubah menjadi ancaman. Dan jika pemerintah terus menutup mata, maka kritik keras publik adalah konsekuensi yang tak terelakkan.
LP : ADS
