Titikkota.com – KAJANG, Bulukumba – Suasana di Kantor Kecamatan Kajang memanas pada Senin, 9 Februari 2026. Puluhan warga Lingkungan Kaluku Lohe, Kelurahan Laikang, melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk membongkar praktik culas oknum mantan pejabat lingkungan dan memprotes keputusan Camat yang dinilai mencederai demokrasi lokal.
10 Tahun Pajak “Ditelan” Oknum, Rakyat Menanggung Beban
Jenderal Lapangan aksi, Hasran DP (akrab disapa OK Gass), memimpin jalannya orasi dengan sangat lantang. Ia membeberkan temuan mengejutkan bahwa pajak tanah yang rutin dibayar warga selama 10 tahun ternyata tidak disetorkan ke kantor perpajakan Kabupaten Bulukumba.
“Kami punya bukti SPPT yang menunggak! Masyarakat rajin bayar, tapi uangnya raib. Di ujung timur ini, ‘Ayam Jantan’ mengendus permainan kotor oknum kolektor pajak yang selama ini dipercaya warga. Ini murni permainan mafia pajak di tingkat lingkungan!” tegas Hasran DP.
Perlawanan Kaum Ibu: “Tangkap Pelakunya!”
Visual aksi menunjukkan dominasi kaum ibu yang dipimpin oleh Puang Ten’ne. Dengan membawa bendera dan membentangkan spanduk bertuliskan
“TANGKAP PELAKU”, mereka menuntut agar Inspektorat Kabupaten Bulukumba segera mengaudit harta dan aliran dana oknum mantan Kepala Lingkungan tersebut.
“Kami datang menuntut transparansi! Jangan sampai uang keringat kami masuk ke kantong pribadi. Kami minta oknum ini segera ditangkap dan diaudit secara terbuka,” seru Puang Ten’ne di tengah massa aksi.
Camat Kajang Dinilai Otoriter: Melantik Tanpa Mufakat
Selain isu korupsi pajak, massa juga mengecam keras Camat Kajang dan Lurah Laikang yang tetap melantik istri dari oknum pelaku pajak tersebut sebagai Kepala Lingkungan yang baru pada hari ini.
Tokoh masyarakat, Puang Jupo, menyatakan bahwa pelantikan ini adalah bentuk pemaksaan kehendak.
Musyawarah Buntu: Sudah dilakukan 4 kali musyawarah namun tidak ada kesepakatan.
Keputusan Sepihak: Camat dituding mengambil keputusan sepihak sejak Kamis, 4 Februari 2026.
Indikasi Politik Dinasti: Pelantikan istri oknum pelaku diduga kuat untuk melindungi praktik penggelapan pajak yang selama ini terjadi agar tidak terungkap lebih jauh.
Tuntutan Utama Masyarakat:
Audit Investigatif: Meminta Inspektorat Bulukumba mengusut tuntas raibnya setoran pajak selama 10 tahun.
Batalkan SK Pelantikan: Mendesak pembatalan SK Kepala Lingkungan yang dilantik secara sepihak tanpa mufakat warga.
Proses Hukum: Meminta pihak kepolisian segera memanggil dan memeriksa oknum mantan Kepala Lingkungan Kaluku Lohe.
Massa mengancam akan bertahan dan melakukan aksi lebih besar jika aspirasi mereka untuk transparansi dan keadilan tidak segera dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
