Titikkota.com – BULUKUMBA – Langkah Perum Bulog Cabang Bulukumba yang mengembalikan uang kerugian negara dinilai belum menyelesaikan akar persoalan di internal lembaga pangan tersebut. Kritik keras kembali dilayangkan oleh Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat (LIDIK PRO). Mereka menuntut pembenahan total serta pembersihan oknum internal yang diduga kuat masih bermain dalam mata rantai bisnis Bulog.
Sekretaris Jenderal LIDIK PRO, Muhammad Darwis, menegaskan bahwa momentum pasca-pengembalian uang negara ini harus menjadi titik balik bagi manajemen Bulog Bulukumba untuk melakukan pembersihan internal. Menurutnya, potensi bertahannya praktik non-prosedural yang merugikan keuangan negara masih tinggi jika oknum-oknum lama tidak dievaluasi.
“Bulog hari ini harus berbenah secara total. Pengembalian uang negara kemarin tidak berarti masalah selesai jika oknum-oknum ‘pemain’ lama di dalam Bulog Bulukumba masih dipertahankan. Mereka wajib dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Darwis, kamis.21/05/2026
Secara spesifik, LIDIK PRO menyoroti tiga poin krusial yang dinilai menjadi celah rawan penyelewengan di tubuh Bulog Bulukumba:
Dugaan Permainan Beras TMS (Tidak Memenuhi Syarat):
Darwis mendesak adanya transparansi penuh mengenai tata niaga penjualan beras TMS. Muncul indikasi kuat bahwa komoditas tersebut hanya dilempar kepada pihak atau mitra khusus tertentu, yang kemudian diduga diolah kembali menjadi beras premium.
Transparansi Sistem Maklon dan Pembelian Gabah:
Sistem penerimaan beras hasil maklon (pengolahan pihak ketiga) dan skema pembelian gabah mitra dinilai penuh kejanggalan. LIDIK PRO menuntut audit ulang terhadap hasil kerja surveyor eksternal yang ditunjuk, guna menutup ruang intervensi kualitas dan harga oleh oknum internal.
Evaluasi Total Rekam Jejak Pegawai:
Manajemen Bulog didesak tidak menutup mata terhadap rekam jejak pegawai yang ada saat ini. Evaluasi ketat harus dilakukan terhadap mereka yang disinyalir kuat ikut menikmati aliran dana atau memfasilitasi terjadinya kerugian negara sebelumnya.
Darwis menambahkan, seluruh proses perbaikan ini wajib dibuka secara terang benderang kepada publik. Hal ini dinilai krusial karena menyangkut akuntabilitas anggaran negara dan hak pangan masyarakat luas.
“Ini adalah uang rakyat yang harus kita kawal bersama. Kami meminta manajemen Bulog Pusat maupun aparat pengawas fungsional terkait untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh. Jangan sampai kepercayaan publik runtuh terhadap Bulog sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional,” pungkas Darwis.