Titikkota.com – Bulukumba — Maraknya dugaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga tidak sesuai standar di Kabupaten Bulukumba menuai sorotan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bulukumba. IMM menilai program unggulan pemerintah pusat tersebut dijalankan secara asal-asalan tanpa pengawasan yang memadai.
IMM Cabang Bulukumba menilai banyaknya temuan dapur MBG yang bermasalah menjadi indikasi lemahnya pengawasan, baik dari DPRD Bulukumba maupun Koordinator Wilayah (Korwil) MBG. Bahkan, DPRD Bulukumba yang seharusnya menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat dinilai memilih bungkam dan tidak menindaklanjuti tuntutan aksi yang telah disampaikan IMM Cabang Bulukumba Bulukumba.
“DPRD Bulukumba seharusnya menjadi representasi suara rakyat. Namun sikap diam mereka justru menimbulkan kecurigaan. Kami menduga ada oknum DPRD yang terlibat dalam program ini,” tegas IMM Cabang Bulukumba.
IMM juga mengungkapkan sejumlah temuan lapangan terkait dapur MBG yang dinilai bertentangan dengan petunjuk teknis (juknis). Beberapa di antaranya adalah bau limbah dapur yang menyengat, dapur yang berada satu atap dengan bangunan sarang burung walet, lokasi dapur yang berdekatan dengan tempat sampah umum, tempat pemotongan ayam, hingga kandang ayam.
Jayadi selaku Aktivis IMM Cabang Bulukumba , meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Bulukumba. Ia juga mendesak agar diberikan sanksi tegas kepada pengelola dapur yang tidak mematuhi juknis.
“Kami menilai Korwil MBG Bulukumba diduga tidak memahami juknis dan hanya makan gaji buta. Karena itu, kami mendesak adanya tindakan tegas,” ujar Jayadi.
Jayadi menegaskan bahwa IMM Cabang Bulukumba akan terus melakukan pengawasan dan pelaporan atas berbagai pelanggaran yang ditemukan. Ia juga mendesak DPRD Bulukumba agar segera merekomendasikan pencopotan Korwil MBG Bulukumba sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Selain itu, Jayadi berharap DPRD Bulukumba dapat lebih responsif terhadap setiap keluhan masyarakat terkait program MBG. “Jangan menunggu sampai ada korban MBG lagi baru bertindak. DPRD harus hadir dan bekerja nyata untuk rakyat,” tutupnya
Pimpinan Redaksi : Gw
